Tradisi Konflik Parpol Islam

Tradisi Konflik Parpol Islam

Oleh: Ahmad Barjie B

            Beberapa waktu lalu publik menyaksikan konflik internal PPP, partai berasas Islam dan mengklaim sebagai Rumah Besar Umat Islam. Di saat persatuan dan koalisi semakin dibutuhkan, PPP mempertontonkan sebaliknya.

            Meski sudah diselesaikan lewat islah, konflik tsb patut disesalkan. Dikhawatirkan konflik akan tetap terjadi, dengan akibat goyahnya pundasi rumah besar dan tumbuhnya apatisme masyarakat terhadap partai Islam.         

            Isu terakhir, massa Rhoma Irama bakal menarik dukungannya kepada PKB, karena PKB tidak kunjung menjadikan Rhoma sebagai capres ataupun cawapres. Bahkan PKB cenderung berkoalisi dengan partai dan capres lain.

            Pendukung Rhoma yakin kemenangan PKB karena Rhoma Effect, dan mereka sudah berkeringat. Jika masalah ini tidak dimanage dengan baik, tak mustahil PKB juga akan tertimpa keretakan, minimal ditinggalkan simpatisan yang kecewa.

Mengulang Sejarah

            Konflik parpol satu sisi mengejutkan karena terlalu prematur. Tetapi jika ditengok sejarah, konflik bukan baru bahkan cenderung menjadi tradisi, stereotip dan penyakit kambuhan.

            Pascamerdeka, Presiden Soekarno dan Wapres Bung Hatta mengeluarkan Maklumat X, isinya mendorong lahirnya partai-partai politik sebagai saluran legal ideologi politik dan corak budaya bangsa Indonesia yang majemuk. Lahirlah PNI mewakili kalangan nasionalis, Masyumi mewakili umat Islam, Parkindo mewakili umat Kristen dan Katolik, PKI mewakil i penganut komunisme  dsb.

            Awalnya NU belum menjadi partai politik dan hanya menyandarkan aspirasinya melalui Masyumi. Ulama NU umumnya duduk di lembaga Syuriah (Penasihat), sedangkan pelaksana harian diduduki kalangan non NU. Belakangan NU terpaksa memilih berdiri sendiri sebagai partai politik, karena banyak aspirasi sulit disalurkan kalau hanya bersandar pada Masyumi. Kala bercerai dengan Masyumi, NU sempat dituding pemecah belah umat Islam.

            Kedua parpol Islam dan berbasis massa umat Islam ini, berbeda terkait kebijakan dalam maupun luar negeri. Masyumi menghendaki Indonesia menjadi Negara Islam dengan hukum-hukum Islam berlaku secara eksplisit, sementara NU lebih realistik dan merasa cukup dengan Negara Religius-Nasionalis di mana ajaran Islam berlaku secara implisit. Pendirian NU ini didukung kalangan nasionalis.

            Masyumi memilih ikut Mutual Security Act (MSA), pertahanan dan keamanan Indonesia berada dalam jaminan dan pengawasan AS dan Inggris. Keuntungannya Indonesia akan beroleh bantuan Barat yang sangat dibutuhkan karena Indonesia ingin membangun ekonomi pascamerdeka. Sebaliknya, PKI ingin Indonesia berkiblat ke Uni Soviet dan RRC, dua negara yang juga bersedia membantu, namun disertai penetrasi ideologi.

            NU menolak kedua pihak. Yang pertama konsekuensinya Indonesia akan menjadi Blok Barat, berada di bawah pengaruh negara besar dan kehilangan kedaulatan sebagai negara merdeka.  Ikut yang kedua, Indonesia akan menjadi Negara Komunis, ini juga berbahaya dan rentan resistensi dengan umat Islam.

            Ulama NU dikecam dengan sindiran tradisional-konservatif. ”Ulama yang kerjanya hanya membaca kitab kuning dan mengurus pengajian mana tahu masalah politik dalam dan luar negeri dan pembangunan ekonomi”. Tetapi ulama dan partai NU yakin dengan pendiriannya. Bagi NU Indonesia harus menjadi negara mandiri, ”la gharbiyyah wa la syarqiyyah” (bukan barat bukan timur).

            Ternyata pendirian NU didukung pemerintah dan partai nasionalis. Melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 1955 dipimpin PM Ali Sastroamijoyo dari PNI, yang oleh rival PNI + NU disebut Konferensi Apa-Apaan, yang sukses dan dilanjutkan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 dipimpin Waperdam II Ideham Chalid dari NU, Indonesia meneguhkan dirinya sebagai Negara Non Blok. Peran sebagai penggagas, pendiri dan anggota Negara-negara Non Blok yang dominan menjadikan Indonesia di masa Bung Karno dan Pak Harto disegani dan dihormati dalam pergaulan internasional.

            Partai NU juga dikecam ketika mendukung pemerintah. Bersama Menteri Agama KH Masykur, ulama Muhammadiyah dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dilakukan pertemuan Cipanas 1954. Isinya, organisasi besar ini mengakui pemerintah Presiden Soekarno dan lembaga-lembaga tinggi negara sebagai penguasa yang sah dan memiliki kekuasaan waliyyul amr ad-daruri bis-syaukah.

            Menurut Ideham Chalid, konsep ini dimaksudkan mengesahkan pemerintah yang ada, sebab kalangan separatis menuduh Indonesia pemerintah kafir dan banyak PNS ragu menerima gaji karena dianggap haram atau syubhat, sehingga tak sedikit yang berhenti sebagai PNS. Juga agar Kemenag berwenang sebagai wali hakim bagi perempuan yang menikah tanpa wali. Kalau pemerintah dianggap tidak sah, wali hakimnya juga tidak sah. Bagaimana menikahkan orang yang tak ada wali nasabnya?

Lebih Pragmatis

            Tampak Partai Masyumi dan Partai NU pernah pecah dan bercerai, karena ada nuansa perbedaan ideologis. Namun tetap ada irisan yang mengandung persamaan, keduanya masih bisa berkoalisi, terlebih ketika menghadapi PKI sebagai musuh bersama. Bedanya NU melawan dari dalam pemerintahan dan Masyumi yang sudah dibubarkan Bung Karno memusuhinya dari luar.

            Di awal Ordebaru Partai NU juga terbelah, NU Politik dan NU Ormas Keagamaan. Rezim Orba yang tak ingin melihat Partai NU besar mendukung NU Ormas. NU Politik ditekan berfusi menjadi PPP bersama Parmusi, PSII dan Perti. Jaelani Naro dari Parmusi melakukan de-NU-nisasi dengan menggusur jabatan Presiden Partai yang diduduki Ideham Chalid dan Majelis Syura yang diduduki ulama NU. Akibatnya banyak massa NU yang kecewa dan PPP di masa-masa awal rentan konflik karena ada subideologi dan kelompok interes yang berbeda.

            Apa yang terjadi di tubuh PPP kemaren tidak dipicu persoalan ideologis, tetapi lebih pada pragmatisme politik untuk berkoalisi. Ada yang cenderung ke Prabowo (Gerindra), Jokowi (PDIP), ARB (Golkar), atau membangun poros sendiri sesama parpol Islam. Selebihnya akar kisruh karena miskomunikasi, gaya kepemimpinan, prosedur dan multitafsir terhadap AD/ART serta dalam mengevaluasi hasil Pileg. Perbedaan begini ringan saja dan tidak terlalu mendasar. Masalahnya dapat diselesaikan dengan duduk bersama dan islah, dan ini sudah dilakukan dengan baik.

            Ke depan, perlu sekali dipastikan Pileg dan Pilpres serempak, dengan meniadakan aturan Presidential Threshold 20-25 % suara. Dengan begitu semua partai yang punya kursi dan ikut pemilu boleh mengajukan capresnya dari awal, tanpa harus berkoalisi. Selain efisien, ini menggairahkan pemilu karena ada banyak pilihan capres, dan sesungguhnya bangsa ini banyak punya tokoh alternatif, tidak sekadar 3-4 capres yang ada sekarang. Koalisi satu sisi menyatukan antarpartai, namun terasa semu dan pragmatis karena morifnya kekuasaan. Bahkan koalisi rentan meretakkan internal partai seperti sempat terjadi di PPP dan mungkin juga akan dialami PKB dan partai lain.

            Apa pun pemicunya, konflik internal partai hendaknya dihindari. Rakyat merindukan persatuan, bukan perpecahan.